
Lampung,RNN– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tanggamus atas tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan dan korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBPekon) Suka Agung Barat, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus.
Apresiasi tersebut disampaikan setelah pihak LSM Penjara Indonesia menerima informasi dari staf bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tanggamus bahwa penanganan perkara dugaan penyimpangan anggaran Pekon Suka Agung Barat telah memasuki tahap penyidikan.
Sebelumnya, LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung telah melayangkan laporan pengaduan resmi kepada Kejari Tanggamus dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) pada 14 November 2025, dengan pokok laporan mengenai dugaan penyimpangan dan korupsi pengelolaan anggaran Pekon Suka Agung Barat.
Ketua LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung, Mahmuddin, mengatakan bahwa tindak lanjut atas laporan pengaduan tersebut merupakan langkah positif dalam mendukung penegakan hukum serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.
“ Kami mengapresiasi Kejari Tanggamus yang telah menindaklanjuti laporan pengaduan yang kami sampaikan. Ini menjadi bukti bahwa laporan masyarakat maupun lembaga kontrol sosial harus mendapatkan perhatian serius ketika disertai informasi dan temuan yang perlu diuji secara hukum,” ujar Mahmuddin.
Dugaan SPJ Fiktif dan Lemahnya Pengawasan BHP
Dalam investigasi lapangan sebelumnya, Mahmuddin mengungkapkan adanya indikasi dugaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif serta lemahnya fungsi pengawasan Badan Hippun Pemekonan (BHP) dalam pengelolaan APBPekon Suka Agung Barat.
Menurutnya, berbagai indikasi tersebut perlu dibuka secara terang melalui proses pemeriksaan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga seluruh penggunaan anggaran Pekon Tahun 2023 dan 2024 dapat diketahui secara transparan, baik dari sisi realisasi kegiatan, administrasi pertanggungjawaban, maupun kesesuaian antara anggaran dan pekerjaan di lapangan.
Penyidikan dan Penggeledahan Sejumlah Kantor
Informasi perkembangan penanganan perkara menyebutkan bahwa penyidik Pidsus Kejari Tanggamus tengah mendalami dugaan penyimpangan pengelolaan APBPekon Suka Agung Barat Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
Dalam rangka proses penyidikan, penyidik dikabarkan telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, di antaranya Kantor Pekon Suka Agung Barat, Kantor Kecamatan Bulok, serta Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tanggamus pada November 2026, guna mencari dan mengamankan dokumen yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Langkah penyidik tersebut dinilai penting untuk mengumpulkan alat bukti, menelusuri aliran penggunaan anggaran, serta mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan adanya perbuatan melawan hukum.


