Lampung, RNN-LSM Serikat Masyarakat Lampung Anti-Korupsi (SIMULASI) Provinsi Lampung secara resmi mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Tengah terkait dugaan korupsi masif dan terstruktural dalam pengelolaan anggaran hibah Pilpres dan Pilkada Serentak 2024. Tuntutan ini disampaikan setelah investigasi SIMULASI menemukan indikasi mark-up anggaran, *bimtek fiktif*, dan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang tidak wajar, dengan potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah .
**Temuan Utama SIMULASI**
1. **Bimtek Fiktif**:
– Sejumlah pelatihan teknis tercatat dalam laporan keuangan KPU Lampung Tengah, namun tidak pernah dilaksanakan. Beberapa “peserta” yang namanya terdaftar mengaku tidak mengikuti kegiatan tersebut .
– Dana yang dicairkan untuk kegiatan fiktif ini diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu .
2. **Pengadaan ATK Mencurigakan**:
– Harga pengadaan ATK di tiap kecamatan tidak wajar dan tidak sesuai spesifikasi. Barang yang diterima juga tidak proporsional dengan nilai anggaran .
– Diduga ada pengondisian proyek untuk menguntungkan pihak tertentu (*mark-up*) .
3. **Kelalaian Distribusi Logistik Pemilu**:
– Temuan ketidaksesuaian dalam pendistribusian bahan pemilihan, seperti kertas suara, yang berpotensi merugikan negara .
**Tuntutan SIMULASI kepada APH**
– **Pemeriksaan Sekretaris KPU Lampung Tengah**: SIMULASI meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan KPK segera memeriksa Sekretaris KPU sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan .
– **Audit Mendalam**: KPU Provinsi Lampung diminta melakukan audit kinerja dan keuangan terhadap KPU Kabupaten Lampung Tengah .
– **Transparansi Publik**: SIMULASI menuntut keterbukaan laporan penggunaan dana hibah Pilpres-Pilkada 2024 kepada masyarakat .
**Ancaman Aksi Unjuk Rasa**
Koordinator SIMULASI, Agung Irwansyah, menegaskan bahwa jika dalam 7 hari kerja tidak ada tindakan konkret dari APH, massa akan menggelar unjuk rasa di depan Kantor KPU Provinsi Lampung dan Kejati Lampung. “Kami sudah memiliki bukti awal dan saksi. Rakyat berhak tahu kebenaran!” tegas Agung .
**Konteks Pemberantasan Korupsi di Lampung**
Tuntutan SIMULASI ini muncul di tengah upaya Pemprov Lampung dan KPK memperkuat program anti-korupsi, termasuk *Desa Anti-Korupsi* dan observasi Kabupaten Lampung Tengah sebagai calon *percontohan kota anti-korupsi* . Ironisnya, justru di kabupaten ini ditemukan dugaan korupsi anggaran pemilu yang sistemik.
SIMULASI juga menyiapkan dokumen lengkap, termasuk daftar saksi dan bukti transaksi, untuk dilaporkan ke KPK jika proses hukum di tingkat daerah dinilai lamban.(tim/red)
