Lampung,RNN – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Triga Nusantara Provinsi Lampung resmi melayangkan somasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Sekretariat Dewan Kabupaten Pringsewu. Somasi tersebut terkait dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam sejumlah proyek yang dikelola oleh kedua instansi tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) LSM Triga Nusantara Indonesia, Faqih Fakhrozi, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor LSM Triga Nusantara, Senin (17/2/25).
Faqih Fakhrozi menjelaskan bahwa somasi ini merupakan langkah awal yang diambil oleh LSM Triga Nusantara setelah menerima sejumlah laporan dari masyarakat dan melakukan investigasi mendalam. “Kami menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Pringsewu. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak buruk pada kualitas pembangunan yang diterima oleh masyarakat,” ujar Faqih.
Dalam somasi tersebut, LSM Triga Nusantara meminta kedua instansi untuk memberikan klarifikasi dan transparansi terkait pengelolaan anggaran serta pelaksanaan proyek. Selain itu, LSM juga mendesak agar dilakukan audit menyeluruh oleh pihak yang independen untuk mengungkap praktik-praktik yang diduga melanggar hukum tersebut.
“Kami meminta Dinas PUPR dan Sekretariat Dewan Kabupaten Pringsewu untuk segera memberikan penjelasan resmi kepada publik. Jika tidak ada respon yang memadai dalam waktu yang telah ditentukan, kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut,” tegas Faqih.
Somasi ini juga mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat dan aktivis anti-korupsi di Lampung. Mereka menilai langkah yang diambil oleh LSM Triga Nusantara sebagai upaya nyata untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR dan Sekretariat Dewan Kabupaten Pringsewu belum memberikan tanggapan resmi terkait somasi yang dilayangkan oleh LSM Triga Nusantara. Masyarakat pun menunggu langkah konkret dari kedua instansi tersebut untuk menjawab tuntutan yang diajukan.
LSM Triga Nusantara berharap, dengan adanya somasi ini, dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang. “Kami akan terus mengawal proses ini hingga tuntas, demi kepentingan masyarakat dan pembangunan yang berkeadilan,” pungkas Faqih Fakhrozi.
Pewarta: Sibron
