Lamping,RNN – Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yakni APPN, LACAK, dan GEMILANG, bersiap menggelar aksi unjuk rasa dan melaporkan dugaan korupsi dalam kegiatan swakelola dan pengadaan melalui sistem e-purchasing di sejumlah satuan kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ke Aparat Penegak Hukum (APH). Aksi ini direncanakan berlangsung pada Jumat, 8 Agustus 2025, di depan kantor DPRD setempat sebelum berkas laporan diserahkan ke Kejaksaan Negeri dan Kepolisian.
Dugaan Penyimpangan Anggaran 2024 :
Koordinator aksi, Candra Setiawan, menyatakan bahwa temuan mereka mengindikasikan potensi **mark-up anggaran, ketidaksesuaian realisasi proyek, dan transaksi mencurigakan** dalam sistem e-purchasing. “Kami menemukan indikasi kuat penyimpangan di beberapa dinas, terutama dalam proyek swakelola dan pengadaan barang/jasa. Ini berpotensi merugikan keuangan negara miliaran rupiah,” tegas Candra dalam konferensi pers .
Dinas yang Akan Dilaporkan:
1. Dinas Pendidikan – Diduga ada ketidakwajaran dalam pengadaan alat pembelajaran Prealisasian Dana Bos, Anggaran Dak.
2. Dinas PUPR – Proyek infrastruktur dikhawatirkan tidak sesuai spesifikasi teknis.
3. Dinas Kesehatan – Dugaan proyek fiktif dalam pengadaan alat medis (merujuk temuan BPK 2022) .
4. Dinas Koprindag – Potensi pungutan liar dalam perizinan usaha.
5. Dinas Kominfo – Penyimpangan dalam pengadaan perangkat TI.
6. Dinas Pertanian – Indikasi korupsi dana program pertanian (mirip kasus PSR Way Kanan) .
Rencana Aksi & Tuntutan :
Aksi akan dimulai pukul 09.00 WIB dengan agenda:
– Orasi publik tentang dampak korupsi terhadap pembangunan daerah.
– Penyerahan dokumen investigasi ke Kejari dan Polres Tulang Bawang.
– Desakan audit independen oleh BPK atau KPK .
Candra menegaskan, aksi ini bukan sekadar protes, melainkan upaya memaksa transparansi anggaran. “Jika tidak ada tindakan konkret, kami akan eskalasi ke tingkat pusat,” ujarnya .
Konteks Korupsi di Tulang Bawang :
Ini bukan pertama kalinya LSM melaporkan dugaan korupsi di Tulang Bawang. Sebelumnya, **LSM TRINUSA** melaporkan mark-up dana desa , sementara **LSM LEDAK** mengungkap penyimpangan bantuan ternak . Temuan ini memperkuat kecurigaan pola sistematis korupsi anggaran daerah.
Respons Pemerintah :
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Tulang Bawang belum memberi tanggapan. Namun, dalam LKPJ 2024, Bupati Qudrotul Ikhwan menyebut capaian pembangunan “positif” meski mengakui adanya kendala .
Pemerhati antikorupsi : mendesak APH bersikap proaktif. “Kasus-kasus serupa di Lampung Barat dan Way Kanan harus jadi pelajaran. Jangan sampai ada pelemahan proses hukum,” kata salah satu aktivis .
Catatan untuk Media :
– Lokasi aksi : Depan Kantor Satker – Kantor Bupati serta – Kantor Kejari Tulang Bawang.
– Narahubung : Candra Setiawan (Koordinator Aksi).
– Dokumen pendukung : Laporan investigasi akan dibagikan setelah konferensi pers.
Aksi ini diprediksi menarik perhatian luas, mengingat Tulang Bawang termasuk daerah rawan korupsi anggaran berdasarkan catatan BPK RI.
