Sidoarjo | RNN – Adanya penangkapan OTT jual beli jabatan, mantan Kades wilayah kecamatan buduran dan dua kades diwilayah kecamatan Tulangan yang dilakukan oleh Satuan Saber Pungli Polresta Sidoarjo beberapa waktu lalu menyisahakan cerita. Beberapa peserta seleksi perangkat desa salah satunya di Desa Kemantren Kecamatan Tulangan menyampaikan kekecewaannya atas hasil tes yang dinilai tidak transparan dan memunculkan banyak tanda tanya.
MTF Salah satu Peserta yang merasa kecewa, merasa sangat dirugikan setelah hasil akhir seleksi berbeda dengan data awal yang ia peroleh saat live score diumumkan.
“Sangat kecewa mas, awalnya saat live score saya unggul. Tapi saat pengumuman Berita Acara (BA), melihat hasil nilai saya justru tertinggal dari peserta lain. Padahal saya sempat mendapatkan ucapan selamat atas capaian tersebut ternyata melihat ending akhir saya merasa di Prank mas,” kata MTF.
MTF merasakan kekecewaannya bukan semata karena tidak lolos, melainkan karena proses yang dianggapnya tidak fair dan cenderung tertutup.
“Saya kurang puas bukan karena saya kalah dan tidak terima mas, tapi karena yang awalnya dinyatakan lolos, tiba-tiba saat keluar berita acara (BA) menjadi tidak lolos. Panitia penjaringan di desa pun tidak bisa menjelaskan secara rinci bagaimana sistem penilaiannya. Setelah pengumuman itu, kok malah muncul insiden OTT terkait jual beli jabatan perangkat desa di Kecamatan Tulangan. Hal inilah semakin menguatkan kecurigaan saya mas,” jelasnya MTF
Saya dan teman-teman awalnya yakin proses ini bersih, tapi setelah melihat kenyataan adanya OTT yang sudah dirilis Polresta Sidoarjo, kami merasa kecewa. Kami sudah keluar uang untuk pendaftaran, mengurus berbagai surat penting, bahkan sampai izin tidak masuk kerja. Waktu dan tenaga kami pun terbuang sia-sia,” keluhnya.
MTF pun menyampaikan harapan dan saran atas kejadian ini, di antaranya :
1. Pembatalan dan pencabutan hasil tes perangkat desa di 10 desa se-Kecamatan Tulangan.
2. Pelaksanaan tes ulang terhadap seluruh peserta secara terbuka dan adil.
Saya berharap, ke depannya tidak ada lagi praktik jual beli jabatan. Proses seleksi harus bersih dari KKN. Tes ulang sangat penting agar hasilnya bisa benar-benar fair dan mengembalikan marwah yang telah tercoreng akibat ulah oknum. Ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat, khususnya warga Kecamatan Tulangan dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo secara umum,” pungkasnya.
Diwaktu berbeda FB juga calon peserta yang tidak lolos mengatakan, kalau dirinya sangat tidak puas.
“Saya kecewa banget. Tes belum selesai, tapi panitia sudah tahu siapa yang bakal jadi. Bahkan sempat menyampaikan ucapan selamat pada salah satu peserta perempuan yang katanya nilainya tinggi,” kecewanya FB.
Perasaan saya waktu itu jengkel. Tes masih berlangsung, tapi panitia seolah sudah tahu siapa pemenangnya. Saya berharap ada pengulangan tes, karena saya merasa tidak ada kejujuran dalam seleksi kali ini,”ungkapnya FB kepada awak media Rabu (16/7/25).
Kedepan, saya berharap proses seleksi perangkat desa agar lebih transparan dan adil.
“Semoga ke depan seleksi benar-benar bersih. Jangan sampai terulang dan muncul istilah-istilah seperti NPWP, ‘nomor piro wani piro’,” pungkasnya.
H. Kuswandi. SH.MM., Kades Kemantren dikonfirmasi awak media RNN di ruang kantornya menanggapi kekecewaan para peserta yang tidak lolos tes menyatakan, bahwa adanya Tes Perangkat Desa sudah sesuai prosedur, dan standar dari BKD Kabupaten Sidoarjo.
“Terima kasih mas, kami dari Pemerintah Desa Kemantren sudah melaksanakan proses penjaringan sesuai SOP dan panduan tes dari BKD. Jika ada kabar bahwa salah satu calon katanya lolos karena mendapat ucapan selamat, itu terjadi saat masih melihat hasil sementara dari komputer,” jelasnya.
Kuswandi juga menambahkan, hasil awal yang terlihat bukan hasil akhir. Masih ada tes lanjutan terkait kompetensi pemerintahan desa yang menjadi bagian dari penilaian utama.
“Tes belum selesai saat itu. Ucapan selamat yang sempat disampaikan bukan keputusan resmi. Setelah semuanya tuntas, panitia mengumumkan secara resmi hasil tes dari BKD sesuai urutan nilai yang sah,” tegasnya.
Ia juga membantah adanya permainan atau praktik curang jual beli jabatan OTT yang terjadi itu sebelum pelaksanaan tes. Penangkapan OTT itu terjadi pada hari Senin malam hari tanggal 26/5/2025, tahun ini, khususnya di Desa Kemantren, seleksi murni. Jadi kalau sampai ada permintaan revisi atau tes ulang, saya kurang setuju. Kasihan peserta yang sudah lolos dengan murni,” tambahnya Kuswandi.
Terkait pelantikan, Kuswandi menyampaikan akan mengacu pada hasil akhir dari BKD. “Kita rekomendasikan yang urutan pertama ke kecamatan, dan selanjutnya diajukan ke Bupati untuk pelantikan. Kalau ada yang gugur, otomatis cadangan naik.
Kuswandi berharap ke depan tes bisa langsung di bawah kendali BKN agar lebih obyektif.
“Kalau bisa ke depan langsung di BKN, agar benar-benar murni dan tidak mudah diintervensi. Kepada peserta yang belum lolos, saya harap legowo, masih ada kesempatan di tahun-tahun mendatang,” pungkas Kuswandi Kepala Desa Kemantren.
