Lampung,RNN – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung menyoroti dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam pekerjaan pembangunan bronjong di dua titik lokasi, yakni Desa Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, dan Pekon Pardasuka, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
Berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil pemantauan awal di lapangan, terdapat sejumlah hal yang patut dipertanyakan, terutama terkait dugaan penggunaan material yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pekerjaan lapisan dasar yang diduga tidak dilakukan melalui penggalian sebagaimana mestinya, serta penggunaan kawat bronjong yang diduga tidak memenuhi standar teknis dan SNI yang berlaku.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai kualitas konstruksi dan ketahanan bangunan bronjong. Sebab, pekerjaan bronjong bukan sekadar menyusun batu dan memasang kawat, melainkan harus memperhatikan perencanaan teknis, kondisi tanah, kedalaman pondasi, kualitas material, ukuran anyaman kawat, serta metode pelaksanaan sesuai spesifikasi kontrak.
LSM Penjara Indonesia juga menyoroti papan informasi proyek Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung yang mencantumkan pekerjaan:
– Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Provinsi.
– Pekerjaan: Rehabilitasi Jembatan Provinsi-3.
– Nomor kontrak: 01/KTR/PPK-RHB.JBT.3/V.03/VII/2026.
– Tanggal kontrak: 23 Juli 2026.
– Nilai kontrak: Rp700.900.000.
– Waktu pelaksanaan: 90 hari kalender.
– Lokasi: Kabupaten Pringsewu.
– Pelaksana: CV Royal Madania.
– Pengawas: CV Inti Mulya Konsultan.
Dengan adanya informasi tersebut, LSM meminta Dinas BMBK Provinsi Lampung, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), untuk benar-benar melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan, bukan hanya sebatas menerima laporan administrasi dari kontraktor.
MAHMUDDIN: PPK WAJIB JELI, JANGAN SAMPAI UANG NEGARA HABIS TETAPI HASIL PEKERJAAN TIDAK BERKUALITAS
Ketua LSM Penjara Indonesia DPD Provinsi Lampung, Mahmuddin, menegaskan bahwa PPK, konsultan pengawas, dan pihak pelaksana harus bertanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan yang menggunakan uang negara.
“PPK jangan hanya duduk di belakang meja dan menerima laporan pekerjaan. Harus turun langsung ke lapangan, periksa kedalaman galian, pondasi, kualitas batu, ukuran dan mutu kawat bronjong, serta kesesuaian seluruh volume pekerjaan dengan RAB dan gambar teknis. Jangan sampai pekerjaan baru selesai tetapi kualitasnya sudah diragukan,” tegas Mahmuddin.
Menurutnya, apabila dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, pengurangan volume pekerjaan, maupun pengabaian tahapan konstruksi terbukti dilakukan secara sengaja sehingga menguntungkan pihak tertentu dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai kesalahan teknis biasa.
LSM Penjara Indonesia menilai bahwa dugaan penyimpangan yang mengarah pada perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara harus ditelusuri secara serius melalui pemeriksaan teknis maupun audit oleh lembaga yang berwenang.
