Pesawaran, Kamis 28 Mei 2026 — LSM Penjara Indonesia DPD Lampung menyoroti kebijakan pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai tidak merata di wilayah Kabupaten Pesawaran, Lampung.
Organisasi tersebut menilai tindakan kepala daerah, khususnya gubernur, yang membangun jalan secara pilih-pilih sementara wilayah lain dibiarkan rusak parah merupakan bentuk diskriminasi pembangunan dan tidak mencerminkan asas pemerintahan yang baik. Ketua LSM Penjara Indonesia DPD Lampung,
Mahmuddin, menyampaikan bahwa kondisi Jalan Raya Kedondong saat ini mengalami kerusakan cukup parah di sejumlah titik, terutama di wilayah Desa Kedondong, Desa Kota Jawa, Desa Teba Jawa, hingga Desa Sukajaya. Namun, menurutnya, pembangunan justru hanya terlihat di kawasan tertentu seperti jalan di depan kawasan pemda dan wilayah Desa Kububatu. “Kami menilai ada ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Banyak ruas jalan yang menjadi akses utama masyarakat kondisinya rusak berat dan membahayakan pengguna jalan,
tetapi justru ada titik tertentu yang diprioritaskan. Ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat,” ujar Mahmuddin. Ia menegaskan bahwa praktik pembangunan yang tidak merata dapat memunculkan dugaan adanya pilih kasih, nepotisme, hingga ketidakadilan dalam penggunaan anggaran negara. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya mengedepankan skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tingkat kerusakan jalan, bukan berdasarkan kepentingan tertentu. “Perilaku seperti ini menyalahi asas tata kelola pemerintahan yang baik.
Infrastruktur publik harus dibangun secara adil dan merata karena masyarakat di seluruh wilayah memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses jalan yang layak,” tegasnya. Keluhan juga datang dari masyarakat Desa Kota Jawa. Salah satu warga yang dikenal dengan sapaan Julpakor 45 menyebut masyarakat kecewa terhadap kondisi jalan yang hingga kini belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. “Jalan rusak sudah lama dikeluhkan warga. Banyak pengendara jatuh, aktivitas masyarakat terganggu. Kalau seperti ini terus masyarakat menilai gubernur tidak becus menangani persoalan jalan,” ujarnya.
LSM Penjara Indonesia DPD Lampung meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Pesawaran, khususnya jalur Kedondong dan sekitarnya yang dinilai sangat membutuhkan perbaikan segera. Selain itu, pihaknya juga meminta dinas terkait turun langsung melakukan pengecekan kondisi lapangan agar kerusakan jalan tidak semakin parah dan membahayakan keselamatan masyarakat pengguna jalan.
