Lampung,RNN — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung menemukan kelebihan pembayaran dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada enam paket pekerjaan jalan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran. Total kerugian sementara teridentifikasi mencapai Rp1.077.495.390,51.tahun anggaran 2025
Salah satu yang disorot adalah proyek Peningkatan Ruas Jalan Kubu Batu–Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, dengan nilai kontrak Rp11.964.350.200,00 dikerjakan oleh CV. Aulia Pratama. Dalam temuan BPK, proyek ini tercatat memiliki kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi senilai Rp162.547.477,47, dengan penyetoran yang baru dilakukan sebesar Rp468.281.656,00, sehingga masih tersisa saldo yang harus dipulihkan.
Secara keseluruhan, BPK mencatat kekurangan volume mencapai Rp256.469.249,11 dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis Rp1.598.766.861,40. Meskipun pihak penyedia telah menyetor kembali sebagian sebesar Rp777.740.720,00, masih tersisa kelebihan pembayaran yang belum dipulihkan sebesar Rp1.077.495.390,51.
Mahmuddin, Ketua DPD Provinsi Lampung LSM Penjara Indonesia, menyatakan pihaknya mempertanyakan langkah konkret pemulihan kerugian keuangan daerah tersebut.
“Kami tanya kepada Dinas PUPR dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran: apakah seluruh kelebihan pembayaran dan kekurangan volume tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah? Jika belum, kapan akan diselesaikan? Dana rakyat tidak boleh sekadar hilang begitu saja,” tegas Mahmuddin, Sabtu, 24 Oktober 2026.
LSM Penjara Indonesia akan memantau proses pemulihan dan meminta transparansi penuh atas penindaklanjutan temuan BPK tersebut Dan akan Pertanyakan kepada inspektorat kabupaten pesawaran Sampai dimana proses pengembalian temuan BPK tersebut
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran untuk tahun anggaran 2024 juga mencatat adanya kelebihan pembayaran sekitar Rp1,07 miliar hingga Rp1,072 miliar yang tersebar pada delapan paket kegiatan (proyek jalan dan irigasi ,apakah sudah selesai
