Caption Foto : Puluhan karangan bunga berisi kritik terhadap DPRD Sidoarjo terpasang di depan Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Senin (9/3/26),
Sidoarjo | RNN – Halaman kantor DPRD dibanjiri karangan bunga simbol kritik dan perhatian publik terhadap kinerja para wakil rakyat, terutama terkait dinamika hubungan antara pimpinan daerah dan wakil kepala daerah yang belakangan menjadi sorotan masyarakat, Senin (9/3/26).
Karangan bunga yang terpasang di depan gedung dewan itu menarik perhatian warga serta pengguna jalan yang melintas. Aksi simbolik tersebut dinilai sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara damai sekaligus pengingat agar DPRD tetap peka terhadap suara masyarakat.
Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo yang juga dikenal dengan Laskar Jenggolo, Bramada Pratama Putra, S.H., CPLA, mempertanyakan peran aktif DPRD dalam merespons persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, lembaga legislatif memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah serta memberikan penjelasan kepada publik.
Ia menilai situasi yang berkembang membutuhkan langkah konkret agar polemik yang terjadi tidak berlarut-larut di tengah masyarakat. Meski demikian, Bramada juga tidak menutup kemungkinan dinamika yang terjadi merupakan bagian dari dinamika politik.
“DPRD sebagai representasi masyarakat seharusnya hadir memberikan penjelasan serta solusi atas persoalan yang berkembang. Jangan sampai masyarakat menilai tidak ada langkah nyata dalam menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Sementara itu,terpisah, Toan, pembina Ormas KORAK (Komunitas Rakyat Anti Korupsi), kepada awak media mengaku kecewa terhadap sikap DPRD Sidoarjo yang dinilai kurang responsif.
“Kami kecewa dan jengkel atas kurangnya respons serta inisiatif dari DPRD Sidoarjo. Mereka adalah perwakilan rakyat, tetapi nyatanya tidak mewakili suara rakyat. Maka hari ini kami kirimkan bunga duka cita sebagai simbol matinya nurani di gedung dewan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung isu yang berkembang terkait tudingan adanya aliran dana kepada organisasi masyarakat dalam aksi demonstrasi yang menuntut adanya islah antara bupati dan wakil bupati.
“Termasuk terkait fitnah yang mencuat bahwa per organisasi mendapatkan dana 60 juta untuk aksi demo menuntut islah bupati dan wakil bupati,” pungkasnya.
Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah karangan bunga memuat pesan bernada kritik sosial. Di antaranya bertuliskan, “Turut Berduka Cita atas Meninggalnya Demokrasi di Negeri Ini, Khususnya di DPRD Sidoarjo” serta “DPRD Sidoarjo Gagal Menjadi Wakil Rakyat.” Bahkan terdapat pesan yang lebih ekstrem berbunyi, “Selamat dan Sukses ‘18 Miliar Berhasil Membuat DPRD Cangkeme Njegidek Kupinge Dublek.
Tulisan-tulisan tersebut dinilai sebagai simbol kekecewaan sebagian elemen masyarakat terhadap fungsi pengawasan dan representasi DPRD yang dianggap belum berjalan optimal.
Massa aksi Aliansi Peduli Sidoarjo atau Laskar Jenggolo sendiri merupakan gabungan dari 13 organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini aktif menjalankan fungsi kontrol sosial di daerah. Di antaranya terdiri dari Madas Nusantara, LSM LIRA, GRIB Jaya, LMPP, GMBI, PBB, KORAK, ALAS, GMPI, FPPI, serta sejumlah organisasi lainnya yang tergabung dalam aliansi tersebut.
Hingga berita ini dimuat,Ketua DPRD Kab.Sidoarjo Abdillah Nasih saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum membalas konfirmasi awak media.
